“FROM IRIAN JAYA TO PAPUA : THE LIMITS OF PRIMORDIALISM IN INDONESIA’S TROUBLED EAST” (OCTOVIANUS MOTE DAN DANILYN RUTHERFORD)

Dalam esai yang ditulis oleh Mote dan Rutherford ini, mereka mencoba melihat kompleksitas masalah yang terjadi belakang di Papua. Dalam hal ini, kebangkitan nasionalisme Papua dan kerusuhan yang terjadi dalam serang-menyerang antara yang disebut penduduk asli dan penduduk pendatang yang menjadi perhatian. Istilah primordialisme yang berasal dari literatur ilmu sosial dalam tahun 1950-an dan 1960-an dipakai melihat kompleksitas ini. Jika sentimen primordial memang akar dari kerusuhan yang terjadi di Indonesia pada umumnya, maka persoalan di Papua akan banyak kekerasan serupa yang terjadi, sebagaimana isi berita dari jurnalis arus utama yang mengabarkan peristiwa di Wamena tahun 2000 misalnya.  

Clifford Geertz juga menggunakan konsep ini dalam menjelaskan tentang munculnya persekutuan yang lebih luas daripada hubungan langsung kekerabatan dan komunitas, namun tidak memiliki ikatan sipil dengan negara-negara modern. Dalam menyikapi persoalan demikian, Geertz menegaskan akan perlunya dilakukan sebuah proses yang mengarah pada pengakuan identitas etnis baru. Oleh karenanya, esai ini hadir dengan tujuan memberikan konteks dalam memahami apakah kekerasan di Wamena tersebut sebagai sesuatu yang hanya sekedar ekspresi permusuhan primordial sebagaimana yang diberitakan dalam media-media arus utama atau ada ekspresi lain yang muncul. 

Untuk membicarakan konteks permasalahan di Papua, penting juga dijelaskan dari  sisi sejarahnya. Permasalahannya bermulah dari akhir tahun 1940-an ketika pemerintah Belanda dan Indonesia memutuskan masa depan Papua tanpa menghadirkan satu orang Papua pun dalam perundingan yang ditengahi oleh Amerika. Ketika “Act of Free Choice” dilaksanakan dalam tahun 1960-an di bawah tekanan militer Indonesia terhadap semua perbedaan pendapat, ini telah diduga mengukuhkan status Papua sebagai bagian dari Indonesia. Ketidakhadiran orang Papua dalam perundingan tiga negara tersebut dengan memilih jalan tengah melakukan referendum telah dianggap hanya untuk sebuah pertunjukan semata. Sebagaimana diutarakan seorang toko masyarakat Biak adalah keinginan orang Papua untuk melakukan referendum baru untuk benar-benar dapat menentukan nasib mereka sendiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun. 

Gagasan kekhususan yang dibangun untuk Papua juga ikut mempengaruhi pandangan akan perbedaan dari penduduk Hindia Belanda lainya. Pemerintah Belanda punya andil besar di dalamnya, setidaknya dengan munculnya gagasan memimpin Papua sebagai koloni sendiri dalam tahun 1930-an. Ini menjadi awal di mana perbedaan orang Papua dengan penduduk Hindia lainnya dilahirkan melalui banyak tulisan. Di samping itu,  kehadiran pemerintah Belanda di Papua hingga akhir 1930-an masih tetap tidak mengubah citra Papua sebagai tanah “perawan” yang tidak tersentuh, yang mengaburkan sejarah interaksi panjang. Ada pengalaman paling kuat yang terjadi di antara orang Papua, setelah aneksasi Papua ke Indonesia terjadi. Memoria pasionis seperti kata seorang pengamat adalah “memori penderitaan” kolektif yang ikut mempengaruhi semua penduduk asli di pulau ini. Ini dimulai dengan pelanggaran HAM yang terjadi saat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meninggalkan Papua, yang diteruskan di masa Orde Baru hingga hari ini. Selain itu, masalah rasisme dan gelombang transmigran yang masuk juga telah membuat pengrusakan lingkungan hingga pengasingan tanah leluhur mereka. 

Mote dan Rutherford melalui esai ini telah memperlihatkan realitas sosial dan politik masyarakat Papua dari kacamata orang Papua yang jarang disorot oleh media arus utama. Yang menyimpulkan seolah setiap persoalan di Papua disebabkan olah peristiwa primordial semata dan jika tidak, dibilangnya disebabkan oleh separatis. Kenyataannya ada banyak penyebab yang dapat dilihat, seperti halnya kebijakan pemerintah pusat yang tidak tepat sasaran dalam membuat kebijakan. 

Orang-orang di daerah pesisir Papua telah lebih dulu punya kontak dengan masyarakat luar dan mengenal berbagai bentuk hal modern, ketimbang masyarakat di daerah pegunungan yang belakang mengenalnya. Masyarakat yang baru bersentuhan dengan orang luar dengan segala hal yag dibawa, tiba-tiba dihadapkan dengan persoalan global yang besar. Dimulai dengan Perang Dunia II yang mereka saksikan hanya membawa kesengsaraan bagi mereka, ketika Jepang masuk ke Papua. Hal ini lalu berlanjut dengan masalah pemerintah Belanda dan Indonesia soal Papua yang lagi-lagi, orang Papuanya tidak dilibatkan dan daerah pegunungan tentunya tidak menyadari betul apa yang sedang dibicarakan saat itu kecuali yang berada di daerah pesisir dan kota-kota besar di Papua.

Dengan kondisi demikian, masyarakat dihadapkan dengan program trasmigrasi dari pemerintahan Orde Baru ke Papua yang meningkat sepanjang tahun, dan beroperasinya perusahan-perusahan asing yang hanya menguntungkan kalangan atas tertentu hingga pelanggaran HAM. Ini telah ikut meminggirkan orang Papua yang belum secara penuh memahami kondisi yang berubah cepat. Benedict Anderson dan Daniel Lev bahkan mengatakan bahwa pihak berwenang jelas kurang terpikat pada penduduk-penduduk provinsi ini daripada kekayaan mereka. Oleh karenanya memasuki era reformasi, kebangkitan nasionalisme mulai tumbuh di Papua dengan mengingat kembali juga pada sejarah peristiwa “Act of Free Choice” yang diduga dilakukan di bawah tekanan militer Indonesia. 

Dari kondisi ini, fokus aktivisme masyarakat Papua saat ini bukanlah lagi persoalan kemiskinan atau ekonomi, tetapi pengalaman mengerikan orang Papua yang hidup sebagai orang Indonesia dan merasa mereka sedang dijajah. Ini ditandai dengan penduduk desa yang mulai berbicara tentang kerabat mereka yang dibunuh militer Indonesia dan persoalan tanah yang disita tanpa kompensasi. Sedangkan di daerah perkotaan, migran dan transmigran mendominasi pasar tenaga kerja untuk posisi pemerintah, sektor swasta, dan ekonomi formal. Kondisi ini juga semakin membuat kesempatan untuk menyuarakan keinginan mereka akan kemerdekaan. 

Ketimbang menganjurkan solusi untuk mengatasi persoalan di Papua, sayangnya situasi kebangkitan nasionalisme di Papua ini oleh pemimpin politik dan militer dimanfaatkan untuk kepentingan mereka dalam manuver politik yang mengikuti pengunduran Soeharto 1998. Dalam konteksnya dengan kerusuhan di Wamena sebagaimana teks ini ditulis, tidak akan terjadi jika bukan karena perebutan kekuasaan antara Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri yang adalah wakil presiden dan saingan politiknya sekaligus. 

Daerah Wamena memang telah dikenal sebagai zona operasi militer. Ada insiden yang dialami Megawati di Wamena dalam kunjungannya ke sana yang memberinya bukti kekuatan sentimen publik di provinsi dan khususnya di distrik yang bermasalah ini. Setelahnya, ada aksi penurunan belasan Bendera Bintang Kejora di Wamena dan saksi melaporkan bahwa setelah menembakkan tembakan, pasukan keamanan melarikan diri ke blok terdekat rumah migran untuk menghindari hujan panah yang diarahkan oleh orang Papua. Dengan cara ini, pasukan keamanan tampaknya berusaha mengubah konflik menjadi orang Papua yang mengadu domba dengan migran, daripada orang Papua yang melawan militer dan polisi. Jika ini strategi mereka, tentu jelas berhasil: kerusuhan yang terjadi berujung pada kekejaman yang dijelaskan di awal esai ini. 

Dalam hal ini, kekerasan yang terjadi terhadap para migran bisa dibilang terjadi sebagai reaksi terhadap kekuatan berlebihan yang digunakan terhadap para pendukung kemerdekaan. Namun aspek insiden ini perlahan memudar dari pandangan karena tidak ada penyelidikan yang tepat waktu dan akurat mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Sehingga hasil yang muncul adalah produk dari kesalahan persepsi populer, hype media masa dan pernyataan bias dari polisi. Artinya, apa yang terjadi di Wamena adalah prodak dari perselisihan etnis, ras, dan agama.

Pada 11 November setelah insiden di Wamena, satu bulan sebelumnya rapat kabinet dan diskusi dilaksanakan di bawah Megawati untuk mendeklarasikan darurat sipil untuk Aceh dan Papua. Di sini tanpak jelas bahwa, insiden tersebut sangat memperkuat posisi megawati dan rekan-rekannya yang mendukung penindasan separatisme. Yang paling memilukan dari semuanya adalah beredarnya kisah yang bersifat apokrip-fiksi yang bertujuan menggambarkan kaum nasionalis Papua sebagai orang yang kejam dan bejat, yang mampu melakukan kejahatan sadis. Anehnya, kisah fiksi ini  mirip dengan yang dikabarkan terjadi selama kudeta 1965 yang bertujuan untuk mendiskreditkan Partai Komunis Indonesia.

Penanganan dan pendekatan salah yang diambil pemerintah, bahkan elit politik tertentu demi kekuasan mereka dalam menangani persoalan Papua telah membawa orang Papua pada sesuatu yang lebih kuat. Di mana, hari ini simbol-simbol nasionalis Papua telah sangat dikenal; anak-anak dapat menggambar bendera hingga menyanyikan lagu-lagu. Mote dan Rutherford menegaskan tentang tugas menghapus perasaan orang Papua bahwa mereka adalah warga negara dari suatu bangsa yang terpisah akan membutuhkan waktu yang sangat lama. 

Berkaitan dengan persoalan Papua, primordialisme memiliki peran untuk dimainkan dalam drama yang berlangsung ini. Ini seolah memberikan macam pendekatan yang tampaknya primordial karena tidak murni alami dan murni dibuat. Untuk itu, dalam memahami nasionalisme Papua dengan segala kompleksitasnya, orang mesti memeriksa bagaimana berita dari jauh diterjemahkan ke dalam konteks lokal yang sangat kompleks. Kesimpulannya adalah, kisah nasionalisme Papua ini mungkin berakhir dengan apa yang tampak seperti kekerasan primordial, tetapi tidak dengan cara yang diharapkan oleh media arus utama.