PEMEKARAN PROVINSI PAPUA TENGAH SEBAGAI YANG TERBAIK UNTUK RAKYAT; RAKYAT YANG MANA?

Para pemimpin Papua masa kini seharusnya jelih dalam melihat dan memilih jalan untuk menjadikan rakyat menjadi tuan di rumahnya sendiri, bukan sebaliknya membuka pintu-pintu baru kemiskinan, kemelaratan, dan ketertindasan bagi umat yang tertindas pula.       

(Para demonstran yang menolak adanya pemekaran provinsi Papua Tengah di Jayapura. sumber : http//suarapapua.com/2019/07/02/ratusan-orang-ikut-aksi-tolak-pemekaran-provinsi-papua-tengah/, diunduh pada 16 November 2019)

Pemekaran provinsi mulai dibicarakan dalam tahun 2014, tepatnya saat pertemuan Tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan Gubernur Papua, para Bupati, Ketua DPR, dan tim pemekaran Provinsi Papua Tengah yang beritanya menjadi cukup hangat belakangan ini. Tujuh  pemimpin daerah di wilayah pegunungan tengah Papua yakni Paniai, Intan Jaya, Deiyai, Dogiyai, Nabire, Mimika, dan Puncak berhasil mengeluarkan pengumuman yang cukup menyita perhatian banyak pihak. Pernyataan bersama untuk memintah adanya pemekaran provinsi ke pemerintah pusat disahkan bersama. Namun, banyak komentar mulai bermunculan dari pihak gereja, DPRP, aktivis, bahkan masyarakat ikut protes, berargumen, hingga menyayangkan langkah-langkah yang diambil para pemimpin daerah.
Bupati Mimika Eltinus Omaleng sebagai wakil ketua dalam rapat 1 November 2019, berkata kepada wartawan sehabis rapat bahwa “ini pertama kali para bupati berkumpul, untuk membahas pembentukan Provinsi Papua Tengah. Kami akan membawa usulan provinsi ini ke pemerintah pusat. Pertemuan ini telah diatur oleh Tuhan, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat.”[1]
Masyarakat atau rakyat selalu menjadi jalan para penguasa menuju kursi kepemimpinan. Dalam berbagai pidato mereka, kata kepentingan rakyat seolah selalu menjadi dua kata ajaib yang mengugah hati para pemilih untuk ikut memilih para calon. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah rakyat yang mana yang dimaksudkan?
Berbicara soal rakyat pada masa ini tidak mudah, apalagi berbicara soal kepentingan. Kepentingan rakyat zaman perjuangan dengan saat ini tentu berbeda, di mana rakyat pada masa revolusi dapat dikatakan memiliki keinginan bersama untuk bebas dari penjajahan Belanda. Tokoh proklamator bangsa, Soekarno hadir sebagai wakil dari suara rakyat saat itu dalam menghadapi Belanda. Oleh karena itu ada ungkapan yang paling terkenal, yakni “penyambung lidah rakyat”. Sedangkan pada masa ini, menjadi lebih sulit karena setiap orang mempunyai kepentingannya sendiri yang tidak dapat dikatakan mewakili semua rakyat.
Dalam hal ini sikap tegas juga diutarakan oleh suku Yerisiam Gua di Nabire melalui sekretarisnya Robertino Habebora mengatakan “stop mengatasnamakan masyarakat adat, terutama kami suku Yerisiam Gua”.[2]
Dalam kenyataannya adalah rakyat di Papua saat ini mengalami banyak problema yang seharusnya sudah dan semestinya lebih dipehatikan terlebih dulu ketimbang membuka lagi problema-problema lain masuk di kalangan rakyat dengan wacana pemekaran provinsi. Problema rakyat Papua saat ini adalah masyarakat Nduga yang masih berada dalam duka, penggunaan kekuasaan TNI-POLRI yang tidak terkendali di Papua, Sumber Daya Manusia yang sangat tertinggal, kurang diberikannya akses dan perhatian yang khusus bagi petani dan pengusaha lokal untuk bersaing dengan para pendatang yang terus-menerus memproduksi kuasa mereka di tanah masyarakat adat yang kaya. Itu adalah sebagian wajah rakyat Papua hari ini, yang semestinya diperhatikan.  
Lalu siapa si rakyat yang dijadikan patokan para pemimpin ini untuk menentukan masa depan ribuan rakyat tertindas lainnya, apakah tangisan rakyat Nduga tidak terdengar di kuping para penguasa ataukah wajah si petani kecil miskin yang hampir mati di ladang ubi dan sagunya itu tak nampak di kacamata para pemimpin? Artinya, rakyat Papua tidak lagi bodoh memilih karena tidak ada orang yang tahan dengan rasa kelaparan di negerinya sendiri, menangis darah di atas kubangan air yang sudah menjadi merah dan rumahnya dirusaki. Maka dari itu, penolakan rakyat masih berlanjut dan apakah pemekaran itu terrealisasikan, tidak ada yang tahu. Langkah selanjutnya dari para pemimpin ini akan turut menentukan wajah politik mereka di mata rakyat.   


[2] http://suarapapua.com/2019/11/07/suku-yerisiam-kami-tolak-pemekaran-provinsi-papua-tengah/, diunduh pada 16 November 2019.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

KETIMPANGAN SOSIAL YANG MENGAKAR DI PAPUA

CANOEING FOR THE FIRST TIME

10 HAL YANG MEMBUATKU BAHAGIA