PEMEKARAN PROVINSI PAPUA TENGAH SEBAGAI YANG TERBAIK UNTUK RAKYAT; RAKYAT YANG MANA?
Para
pemimpin Papua masa kini seharusnya jelih dalam melihat dan memilih jalan untuk
menjadikan rakyat menjadi tuan di rumahnya sendiri, bukan sebaliknya membuka
pintu-pintu baru kemiskinan, kemelaratan, dan ketertindasan bagi umat yang
tertindas pula.
(Para demonstran yang menolak adanya pemekaran provinsi Papua Tengah di Jayapura. sumber : http//suarapapua.com/2019/07/02/ratusan-orang-ikut-aksi-tolak-pemekaran-provinsi-papua-tengah/, diunduh pada 16 November 2019)
Pemekaran
provinsi mulai dibicarakan dalam tahun 2014, tepatnya saat pertemuan Tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan Gubernur Papua, para Bupati, Ketua DPR, dan tim pemekaran Provinsi Papua Tengah yang beritanya menjadi cukup hangat
belakangan ini. Tujuh pemimpin daerah di wilayah
pegunungan tengah Papua yakni Paniai, Intan Jaya, Deiyai, Dogiyai, Nabire,
Mimika, dan Puncak berhasil mengeluarkan pengumuman yang cukup menyita
perhatian banyak pihak. Pernyataan bersama untuk memintah adanya pemekaran provinsi
ke pemerintah pusat disahkan bersama. Namun, banyak komentar mulai bermunculan
dari pihak gereja, DPRP, aktivis, bahkan masyarakat ikut protes, berargumen,
hingga menyayangkan langkah-langkah yang diambil para pemimpin daerah.
Bupati
Mimika Eltinus Omaleng sebagai wakil ketua dalam rapat 1 November 2019, berkata
kepada wartawan sehabis rapat bahwa “ini pertama kali para bupati berkumpul,
untuk membahas pembentukan Provinsi Papua Tengah. Kami akan membawa usulan
provinsi ini ke pemerintah pusat. Pertemuan ini telah diatur oleh Tuhan,
sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat.”[1]
Masyarakat
atau rakyat selalu menjadi jalan para penguasa menuju kursi kepemimpinan. Dalam
berbagai pidato mereka, kata kepentingan rakyat seolah selalu menjadi dua kata
ajaib yang mengugah hati para pemilih untuk ikut memilih para calon. Tetapi yang
jadi pertanyaan adalah rakyat yang mana yang dimaksudkan?
Berbicara
soal rakyat pada masa ini tidak mudah, apalagi berbicara soal kepentingan.
Kepentingan rakyat zaman perjuangan dengan saat ini tentu berbeda, di mana
rakyat pada masa revolusi dapat dikatakan memiliki keinginan bersama untuk
bebas dari penjajahan Belanda. Tokoh proklamator bangsa, Soekarno hadir sebagai
wakil dari suara rakyat saat itu dalam menghadapi Belanda. Oleh karena itu ada
ungkapan yang paling terkenal, yakni “penyambung lidah rakyat”. Sedangkan pada
masa ini, menjadi lebih sulit karena setiap orang mempunyai kepentingannya
sendiri yang tidak dapat dikatakan mewakili semua rakyat.
Dalam
hal ini sikap tegas juga diutarakan oleh suku Yerisiam Gua di Nabire melalui sekretarisnya
Robertino Habebora mengatakan “stop mengatasnamakan masyarakat adat, terutama
kami suku Yerisiam Gua”.[2]
Dalam
kenyataannya adalah rakyat di Papua saat ini mengalami banyak problema yang seharusnya
sudah dan semestinya lebih dipehatikan terlebih dulu ketimbang membuka lagi
problema-problema lain masuk di kalangan rakyat dengan wacana pemekaran
provinsi. Problema rakyat Papua saat ini adalah masyarakat Nduga yang masih
berada dalam duka, penggunaan kekuasaan TNI-POLRI yang tidak terkendali di
Papua, Sumber Daya Manusia yang sangat tertinggal, kurang diberikannya akses
dan perhatian yang khusus bagi petani dan pengusaha lokal untuk bersaing dengan
para pendatang yang terus-menerus memproduksi kuasa mereka di tanah masyarakat
adat yang kaya. Itu adalah sebagian wajah rakyat Papua hari ini, yang
semestinya diperhatikan.
Lalu
siapa si rakyat yang dijadikan patokan para pemimpin ini untuk menentukan masa
depan ribuan rakyat tertindas lainnya, apakah tangisan rakyat Nduga tidak
terdengar di kuping para penguasa ataukah wajah si petani kecil miskin yang
hampir mati di ladang ubi dan sagunya itu tak nampak di kacamata para pemimpin?
Artinya, rakyat Papua tidak lagi bodoh memilih karena tidak ada orang yang
tahan dengan rasa kelaparan di negerinya sendiri, menangis darah di atas
kubangan air yang sudah menjadi merah dan rumahnya dirusaki. Maka dari itu,
penolakan rakyat masih berlanjut dan apakah pemekaran itu terrealisasikan,
tidak ada yang tahu. Langkah selanjutnya dari para pemimpin ini akan turut menentukan
wajah politik mereka di mata rakyat.
[1] http://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/bumi-papua/tujuh-bupati-sepakat-bentuk-provinsi-papua-tengah-1sB14l9tcdH, diunduh pada
16 Novenber 2019.
[2] http://suarapapua.com/2019/11/07/suku-yerisiam-kami-tolak-pemekaran-provinsi-papua-tengah/,
diunduh pada 16 November 2019.

Komentar
Posting Komentar