BUNG HATTA DAN PAPUA

Faktanya Papua berbeda. Di antara Bung Hatta dan perjuangannya tentang kemerdekaan Indonesia, terselib Papua dan penolakan terhadapnnya. 

kamp-kamp pengasingan di Boven Digoel 

(sumber gambar : https://id.wikipedia.org/wiki/Tempat_Pengasingan_Boven_Digoel)

Tahun 1926-1927, terjadi sebuah pemberontakan yang dilakukan PKI (Partai Komunis Indonesia) dan oleh pemerintah Belanda dianggap sebagai sebuah ancaman yang berbahaya. Situasi tersebut membuat pemerintah Belanda mengambil inisiatif untuk membuka sebuah tempat jauh dan terisolir yang dapat membuat mereka yang ditangkap melupakan cita-cita perjuangan bangsa.

Pemberontakan PKI menyebar dengan cepat dari beberapa Kerasiden di Jawa hingga ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang digerakkan oleh tokoh-tokoh agama dan berbagai gerakan politik setempat. Selain PKI, Partai PNI (Partai Nasionalis Indonesia) dan beberapa partai juga ikut terlibat dalam pemberontakan ini, sehingga kontrol pemerintah Belanda atas partai-partai saat itu sangat ketat. Oleh karena terjadi secara serentak di berbagi tempat di Indonesia, pemberontakan ini juga dikenal sebagai pemberontakan terbesar pertama rakyat Indonesia di negeri jajahan Belanda.

Kondisi yang mulai memanas dan kekhawatirkan pemerintah Belanda akan semakin menyebarnya kesadaran politik dan tentunya kesadaran nasional, membuat Gubernur Hindia Belanda Jenderal De Graef berinisiatif membuka sebuah penjara yang sangat jauh dan liar untuk membuang orang-orang memberontak yang ditangkap. Melalui kapten L. Th. Becking, sebuah penjara alam di Boven Digoel didirikan awal tahun 1927 sebagai tempat buangan bagi para pemberontak atau yang tergabung di dalam gerakan nasional yang di gerakkan oleh PKI 1926-1927 melawan kolonialisme Belanda. Kecurigaan pemerintah terhadap partai-partai lainnya, berimbas juga pada ditangkapnya Bung Hatta, Sutan Sjahrir dan beberapa orang dari partai PNI

Boven Digoel (sekarang berdiri sebagai kabupaten Boven Digoel) yang terletak di selatan pulau Papua adalah sebuah nama rawa-rawa di bagian hulu sungai yang diberikan oleh pemerintah Belanda, sejak ada inisiatif untuk membuka penjara alam. Di abad ke 20-an Digoel tentu menarik pemerintah untuk membuka penjara alam karena kondisi daerah yang terpencil dengan diselimuti hutan, bahkan pemukiman orang asli Papua tidak nampak satupun. Oleh kondisi itu, Digoel disebut penjara alam. Situasi dan kondisi penjara alam ini membuat para tawanan di sini mengalami banyak hal, dari yang stres lalu menjadi gila, meninggal karena di gigit nyamuk malaria karena letak kamp yang dekat dengan sungai yang tentu melahirkan banyak nyamuk, ada pula yang meninggal karena mencoba melarikan diri dari penjara dan masuk ke hutan tetapi tidak dapat kemana-mana dan akhirnya meninggal dalam hutan. Hal-hal kecil lain yang dialami adalah kehabisan makanan dan keperluan lainnya.  

Kantor pusatnya didirikan di kilometer 455 di hulu sungai Digoel, dengan  membagi wilayah menjadi 3 yaitu 1) wilayah administrasi, dimana para pejabat sipil tinggal 2) wilayah militer dan 3) tempat pengasingan. Penjara alam ini dipimpin oleh seorang kapten tentara kolonial yang disebut dengan KNIL (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger atau tentara kerajaan Hindia Belanda) yang mulai beroperasi tahun 1927. Di tempat pengasingan inilah satu dari sekian banyak anggota PKI ditangkap dan dikucilkan, termasuk Bung Hatta dan beberapa anggota dari partai PNI.

Dapat dikatakan itu adalah kali pertama Bung Hatta sampai dan lihat dari dekat pulau paling ujung yang dihuni oleh orang Papua. Hatta dan kelompoknya sampai di Papua, Boven Digoel pada 7 Maret 1935. Dalam buku “Renungan Indonesia” karya Sutan Sjahrir yang memuat perjalanan dan lika-liku hidup selama di Boven Digoel dan Banda Neira, telah menjelaskan tentang bagaimana perasaan mereka ketika melihat daratan pulau Papua di depan mereka. Sebuah pulau yang terlihat seakan tak berpenghuni karena lebatnya hutan, bahkan tak terlihat satupun perumahan dan nampak tidak adanya jamahan tangan manusia pada tanah itu.

Baru disadari bahwa pulau tersebut memang belum terjamah secara keseluruhan karena selain pemerintah Belanda baru membuka daerah ini, kondisi alam yang cukup sulit juga menghabatnya, ditambah serangan gigitan nyamuk malaria. Bung Hatta dan teman-temannya hanya menjalani masa pengasingan selama satu tahun di Digoel, 1 Februari 1936 mereka dipindahkan ke Banda Neira. Artinya, cukup singkat kenangannya di Papua, namun memberi banyak kesan dan pandangan politik yang berbeda soal Papua di kemudian dengan para tokoh Nasionalis lainnya.

Di Digoel, Hatta dan teman-temannya bergabung di kelompok Naturalis yang adalah kelompok yang menolak bekerja pada Belanda. Di karenakan kelompok ini tidak bekerja pada Belanda maka, mereka tidak digaji dan hanya mendapat jatah makanan setiap bulan yang kenyataanya tidak cukup untuk keperluan sebulan. Untuk menambah uang makan, bung Hatta mengakalinya dengan menulis artikel dan mendapatkan tambahan uang dari artikelnya tersebut, sedangkan untuk yang lainnya dengan cara mencari ikan di sungai Digoel atau berkebun memanfaatkan tanah-tanah yang ada untuk bekerja menghidupi diri. (Mohamad Bondan, 2011: 46)

Setelah masa pengasingan mereka usai dan dengan kedatangan tentara Jepang ke Indonesia membawa angin segar bagi para pemimpin di negeri jajahan karena cita-cita Indonesia merdeka sudah di ambang pintu. Melalui berbagai proses, sampailah tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia merundingkan batas-batas yang akan dimasukan ke dalam wilayah Indonesia. Hal ini dibahas dalam sidang BPUPKI 11 Juni 1945.

Ketika Hatta dengan tegas menolak memasukan Papua dalam bingkai NKRI, tokoh lain yang hadir dengan tegas menolaknya. Dengan kesannya selama 1 tahun hidup dalam pengasingan di Papua dan melihat langsung keadaan di sana, yang menurutnya selain berbeda secara ras, dia juga ingin orang Papua menentukan hak mereka sebagai bangsa sendiri. Bung Hattapun tidak ingin Indonesia dianggap oleh dunia luas sebagai negara imperialis, sehingga sempat keluar kalimat dari Hatta : "jika ingin memasukan Papua, kenapa tidak kita minta juga memasukan daerah kepulauan di Pasifik sana". Semua ungkapan penolakan yang diutarakan oleh Hatta ini tidak pernah disetujui dalam pertemuan tersebut. 

Semua pandangan Hatta dalam sidang BPUPKI hanya didasarkan akan kenangannya dan fakta yang dilihatnya secara langsung, bahkan fakta tertulis tentang Papua yang diketahuinya, bahwa Papua seharusnya tidak perlu diambil pusing, hanya lepaskan dan serahkan pada orang Papua sendiri sebagai pemilik tanah itu.